Dimana akan bersembunyi?

Tribun Jogja, 2 Agustus 2021

Tidak ada manusia yang sempurna, setiap kita pernah melakukan kesalahan baik itu besar ataupun kecil. Tidak semua orang merasa nyaman jika kesalahannya diketahui orang lain, karena bisa berdampak menurunnya citra ataupun perolehan sanksi baik itu berupa sanksi sosial atau bahkan ada yang bisa sampai sanksi hukum perdata atau pidana.

Kesalahan ini bisa karena kita belum mengetahui ilmunya, karena ketidaksengajaan, atau bisa juga karena sesuatu yang kita sengaja lakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ketika kita menyadari akan kesalahan kita, yang bisa kita lakukan adalah tetap melanjutkannya, melakukan perbaikan diri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama atau dengan berani kita mengakui kepada pihak-pihak terkait, meminta maaf dan menanggung konsekuensi atas kesalahan yang telah kita lakukan.

Pengakuan kesalahan dapat berangkat dari kesadaran pelaku, namun tidak banyak orang yang berani untuk melakukan hal tersebut sehingga terkadang harapan akan kesadaran pengakuan kesalahan tentu menjadi tidak terlalu besar. Lalu bagaimana jika kesalahan itu terkait ketidakpatuhan terhadap suatu aturan yang tidak hanya berdampak pada diri pribadi melainkan dapat merugikan orang banyak, merugikan perusahaan atau bahkan merugikan negara? Apakah kita tetap hanya akan menunggu pengakuan dari pelakunya? Tentu harus dipikirkan cara lain untuk mendapatkan informasi kesalahan atau bahkan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang ini.

Salah satu kecurangan yang dapat merugikan negara adalah ketidakpatuhan seorang wajib pajak (WP) dalam melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Sementara PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak. PPN ini dibagi menjadi pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran dilaporkan oleh WP ketika dia melakukan transaksi pembelian, sedangkan Pajak masukan dilaporkan oleh WP ketika dia melakukan transaksi penjualan. Total PPN yang harus dibayarkan oleh WP adalah jumlah pajak keluaran dikurangi pajak masukan.

Kecurangan biasanya dilakukan untuk memperkecil total yang harus dibayarkan dengan memperkecil pajak keluaran. Salah satu bentuk hal yang dapat dilakukan WP terkait PPN adalah tidak menerbitkan faktur keluaran untuk suatu transaksi penjualan atau bahkan ada yang menerbitkan faktur fiktif. Untuk mencegah adanya faktur fiktif, pemerintah saat ini sudah menerbitkan aplikasi e-faktur, dimana dalam faktur tersebut terdapat qrcode yang dapat dihubungkan ke data Direktorat Jenderal Pajak(DJP) untuk mengecek keabsahan faktur tersebut. Namun bagaimana dengan yang tidak menerbitkan atau melaporkan faktur pajak keluarannya?

Untuk mengetahui potensi kecurangan dalam pelaporan PPN, dapat dilakukan analisis terhadap data yang dimiliki oleh DJP. Untuk menangkap ide dari masyarakat terkait solusi identifikasi kecurangan ini, DJP menyelenggarakan hackathon, yaitu sebuah perlombaan yang memungkinkan pesertanya untuk memberikan penyelesaian masalah tertentu dengan data dan waktu yang telah ditentukan.

Terkait dengan deteksi kecurangan pajak ini, DJP menyiapkan data WP, faktur, obyek transaksi dalam faktur, data export dan data import. Data yang disiapkan hingga jutaan record ini disiapkan dalam format csv. Data yang ada tentu saja tidak serta merta bisa langsung kita gunakan. Kita harus melakukan pembersihan data untuk memastikan bahwa data dapat berada dalam format sesuai dan dapat digunakan dalam analisis. Tantangan selanjutnya adalah jumlah data yang cukup besar, memaksa peserta untuk memutar otak bagaimana cara melakukan pengambilan data untuk dapat dianalisis dengan mudah. Hal lain yang harus diperhatikan adalah teknologi pengolah data apa saja yang dapat digunakan, dan mana yang bisa melakukan proses secara efektif.

Setelah data berada dalam format yang siap untuk dianalisis, tantangan berikutnya adalah bagaimana metode untuk menemukan ketidaksesuaian antar data. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan membandingkan antara laporan pajak keluaran dan pajak masukan dalam faktur termasuk data ekspor dan impor serta bagaimana menyajikan interface yang memudahkan analis menemukan kecurangan tersebut.

Untuk dapat membangun sebuah solusi analisis ini, beberapa pendekatan dalam bidang informatika harus digunakan secara bersamaan. Pendekatan yang dilibatkan diantaranya adalah database, data mining, big data, software development, human computer interaction, dll. Bahkan tidak hanya ilmu informatika yang harus digali, tetapi pendekatan pakar dibidang  perpajakan juga sangat diperlukan.

Kasus-kasus semacam ini juga banyak didiskusikan dalam pembelajaran di Magister Teknik Informatika (MTI) Universitas AMIKOM Yogyakarta. Salah satu konsentrasi di MTI yaitu Business Intelligence, fokus menyiapkan mahasiswa untuk dapat memberikan solusi teknologi terhadap berbagai permasalahan dalam bidang bisnis yang dikendalikan oleh perorangan, perusahaan swasta ataupun pemerintah.

Dalam berbagai kasus data yang digunakan dalam proses analisis tidak selalu dari data yang terstuktur yang dimiliki organisasi tetapi juga data yang diambil dari berbagai sumber yang dapat mendukung dalam analisis tersebut. Data dapat berupa data angka, data teks, data gambar, data audio ataupun data video. Pendekatan dalam kecerdasan buatan dan data science menjadi penopang utamanya. Mahasiswa S2 tidak hanya diajak untuk menggunakan teknik-teknik dalam mengolah dan menganalisis data tersebut tetapi juga meneliti untuk mengevaluasi performancenya dan bahkan jika perlu memodifikasi metode yang ada sehingga diperoleh kinerja yang lebih baik. Jika banyak ahli yang sudah dapat melakukan analisis pada setiap data terkait diri kita dan apa yang kita lakukan, dimana lagi kita akan sembunyi? Dengan teknologi kejujuran tidak lagi sukarela. Yang terbaik tentu adalah membenahi diri sehingga kita tidak menyalahi berbagai ketentuan yang ada.

Author: Kusrini

I am Kusrini, a professor from Universitas AMIKOM Yogyakarta Indonesia. I finished my doctoral program from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia in 2010. I am interested in exploring many things about machine learning and another artificial intelligence field. I also love doing research on decision support systems and databases. I am a member of the IEEE and IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. This moment I also as Director of The Graduate Program in Universitas AMIKOM Yogyakarta